MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Para pengusaha yang bergerak dibidang pengembang perumahan, khususnya di kabupaten Gowa terancam bangkrut.
Salah satu alasan yang bisa membuat pengembang bisa bangkrut lantaran belum tersedianya kuota perumahan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena skema FLPP hingga saat ini belum tersedia tentu membuat pengembang, khuusnya pengembang rumah subsidi dengan sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga akan menjerit.
Tak hanya itu, habisnya kuota itu secara otomatis ikut mempengaruhi operasional bisnis para pengembang.
Para pengembang yang berada di kabupaten Gowa mengaku sangat kesulitan menjalankan aktivitas bisnisnya gara-gara kuota yang belum tersedia untuk rumah subsidi.
Hal tersebut disampaikan Darwis Daeng Nai selaku Owner tiga perusahaan properti di Gowa, yakni PT Japa Putra Properti, PT Hidayat Anugerah Pratama, dan PT Mandiri Pratama.
Daeng Nai mengaku kesulitan menjalankan bisnisnya gegara program kuota rumah subsidi dari pemerintah belum ada.
Dia mengaku sejauh ini perusahannya telah membangun kurang lebih 500 unit rumah subsidi pada awal tahun 2019 lalu. Namun karena kuota yang belum ada akhirnya penjualan itu ikut terhenti.
“Terpaksa pengerjaan saat ini kita kasi jalan pelan-pelan sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat,” ujar Daeng Nai baru-baru ini.
Daeng Nai kini kebingungan dengan kehabisan kuota rumah subsidi. Sebab lahan yang akan dibangun untuk 600 unit rumah subsidi sudah siap.
“Kita berharap pemerintah pusat dapat segera mengembalikan program rumah subsidi yang sangat membantu masyarakat,” katanya.
Daeng Nai yang lahir dari keluarga sederhana tahu betul bagaimana dampak dan manfaat program rumah subsidi bagi masyarakat.
Utamanya bagi masyarakat yang berpenghasilan 4 juta ke bawah. Program rumah subsidi bisa mewujudkan impian warga untuk memiliki rumah.
“Jika kuota kembali diberikan, ini sangat bermanfaat masyarakat punya supaya memiliki rumah permanen dengan harga terjangkau,” bebernya.
Menurut Daeng Nai pihaknya kekurangan kuota rumah subsidi sejak Juli 2019. Ia mengatakan jika sampai akhir tahun pemerintahan pusat tidak keluarkan kuota subsidi bisa-bisa pengembang berhenti membangun.
“Bahkan ratusan buruh terancam kehilangan pekerjaan,” tandasnya.
Tak hanya Daeng Nai, tapi Basir Bali juga mengeluh soal yang sama.
Menurut Basir, pengembang rumah subsidi yang juga banyak menjalankan aktivitasnya di Gowa ini mengaku sangat kesulitan akibat kuota rumah subsidi ini habis. (**)
