DPRD Takalar Sebut SK – HD Berpotensi Dimakzulkan

UJUNGJARI TAKALAR–Kepemimpinan serta tata kelola pemerintahan yang dikelola SK – HD terus menuai sorotan.

Puluhan anggota komunitas Diskusi Takalar (Distak) mendatangi gedung DPRD Takalar menyerahkan tiga point tuntutan hasil rapat akbar P22 yang digelar belum lama ini.

Tiga point tuntutan yang diserahkan pada pimpinan DPRD Takalar, yakni. Pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur, Pengelolaan APBD 2018 dan 2019 yang diduga sarat korupsi dan adanya intervensi pemkab Takalar dalam pengelolaan dana desa (DD)

Kedatangan komunitas Distak digedung DPRD Takalar diterima langsung oleh Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya dan 10 unsur pimpinan Dewan lainnya.

” Penyerahan dokumen hasil rapat akbar refleksi p22 SK -‘HD terlebih dahulu akan kami pelajari dan juga akan mendesak pemerintahan SK – HD untuk di memberikan klarifikasi terkait polemik mutasi, pengelolaan apbd 2018 – 2019 dan dana desa.” Kata Darwis Sijaya, Kami (30/10/2019)

Ditempat yang sama, H Andi Noer Zaelan Legislator PDI – P yang juga ketua Fraksi Takalar Hebat mengatakan buruknya tata kelola pemerintahan dan tingginya mosi tidak percaya masyarakat terhadap seluruh kebijakan Bupati dan wakil Bupati Takalar merupakan.sebuah presedent buruk yang berpotensi Bupati dan wakil Bupati Takalar dapat dimakzulkan.

” Pemimpin daerah harus intropeksi diri terhadap segala kerancuan yang terjadi
saat ini, kalau kondisi ini dibiarkan berlangsung tanpa ada perbaikan,
Pemaksulan tidak mustahil di lakukan terhadap pemerintahan SK – HD melalui hak angket DPRD Takalar,” Tegas Andi Noer Zaelan.

Salah satu perwakilan yang juga Admin group whatsapp diskusi Takalar H
Zurahman Rahman mengungkapkan bahwa dengan antusiasnya anggota DPRD Takalar menerima aspirasi menandakan polemik dan kegaduhan dalam struktur pemerintahan SK – HD begitu nyata dan bukan lagi omong kosong.(Ari Irawan)