MEMANASNYA situasi sosial di Papua adalah menjadi urusan seluruh warga negara Indonesia. Bukan hanya mengalihkan beban kesatu orang Jokowi.
Jokowi hanyalah simbol negara, yang mana membutuhkan seluruh unsur warga negara Indonesia untuk mengembalikan stabilitas sosial politik dan keamanan di Papua.
Karena berbicara keadilan infrastruktur dan kemajuan bidang lain, tentu pemerintah sudah melakukan banyak hal.
Fasilitas transportasi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan lain-lain, Papua sudah banyak menikmati hasil atas perhatian pusat terhadap Papua.
Namun demikian, tidak semua pihak senang dengan capaian itu. Mereka inilah yang memanfaatkan situasi dan menunggu momentum untuk melakukan manuver dan terus memprovokasi.
Munculnya percikan rasisme terhadap orang Papua oleh oknum adalah tidak bisa mewakili warga negara yang lain. Itu hanya bentuk kedunguan oknum tersebut. Faktanya, polisi sudah bergerak cepat dan oknum tersebut telah diringkus.
Apakah dengan demikian isu ini segera hilang? Tidak, isu ini akan terus digoreng sampai misinya tercapai. Ada sebagian oknum memang menginginkan kekacauan di Papua terus berlanjut sampai pihak luar turun tangan.
Usaha oknum tersebut akan lebih mudah mencungkil papua dari bumi NKRI melalui politik luar negeri dengan isu HAM, keadilan, rasisme dan lain-lain yang berujung Referendum.
Upaya adu domba terhadap anak bangsa harus diminimalisir dengan keterlibatan seluruh komponen anak bangsa.
Oleh karena itu, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) di seluruh Indonesia dan khususnya mahasiswa, perguruan tinggi dan kaum terpelajar yang ada di Papua, mengajak seluruh anggota dan pengurus untuk menjadi yang terdepan turun tangan mengkondusifkan situasi dan menjauhkan diri dari bentuk provokasi yang hanya akan memperkeruh situasi.
Lebih baik selalu melakukan hal-hal yang menjaga persatuan bangsa karena kita – Papua adalah sama satu Indonesia. Solusi papua, iya kita semua.
Oleh: Andi Fajar Asti
(Ketua Umum HMPI)