LUWU, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu terus berusaha membantu menghadirkan pemukiman dan perumahan yang layak untuk masyarakat nelayan.
Hanya saja sebelum diusulkan untuk mendapatkan bantuan pengadaan permukiman dan perumahan khusus (Rusus) nelayan, status alas hak lahan lokasi Rusus nelayan harus jelas mulai dari sekarang.
Demikian diungkapkan Wakil Bupati Luwu Syukur Bijak, saat meninjau lokasi yang akan dijadikan pengusulan perumahan nelayan di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur didampingi kepala OPD terkait, Kamis (18/7).
“Pemkab Luwu saat ini sedang berusaha membangun permukiman dan perumahan nelayan dengan bermohon melalui anggaran pemerintah pusat. Hanya saja sebelum itu diharapkan status lahan harus sudah selesai sebelum program tersebut masuk. Hal ini penting agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan,” ungkap Syukur Bijak.
SBj, panggilan akrab Syukur Bijak, mengatakan, masyarakat Kabupaten Luwu harus menyambut positif rencana pembangunan permukiman dan perumahan nelayan dari pemerintah pusat, mengingat program ini sangat membantu nelayan untuk menghadirkan rumah yang layak huni.
“Keluarga saya dari nelayan kadang tidak sempat memikirkan akan pentingnya rumah yang layak huni, karena sibuk melaut dan mencari ikan disamping itu mungkin karena keterbatasan ekonomi. Alhamdulillah, pemerintah punya program pengadaan rumah nelayan. Kita harus sambut program ini. Salah satunya dengan menyediakan lahan. Pemkab Luwu siap melakukan pembebasan lahan sesuai aturan yang berlaku untuk membantu masyarakat, ” Kata SBj.
Dalam menijau lokasi Rusus Nelayan di Waltim, SBj didampingi Kadis Perkim Luwu Suharjono, M Anwar. Kadis Pertanahan, Johan Daido, Kabid Perumahan, Muslim Mustafa dan unsur pemerintah kecamatan setempat.
Rencananya, lokasi tersebut akan dibangun 50 unit rumah nelayan dengan type 28 dilengkapi fasilitas penerangan dan air.
Sekedar diketahui, untuk tahun 2019 ini Kementerian PUPR menargetkan bisa membangun 2.130 unit Rusus yang diperuntukkan diantaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana pada 2019 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp551 miliar.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, mengatakan sepanjang 2015-2018, telah terbangun sebanyak 22.358 unit rusus.
“Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp7,82 triliun,” katanya.(irwan musa)