UJUNGJARI, TAKALAR-Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah segera melakukan pencabutan keberadaan lampu jalan yang tidak lagi bermanfaat.
Desakan dikeluarkan pemerintah mengingat banyaknya lampu jalan yang tersebar kurang lebih 2.000 titik di sembilan kecamatan tidak lagi berfungsi, sementara beban biaya terhadap keberadaan lampu jalan tetap dibebankan pada Pemkab Takalar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
” Terkait banyaknya lampu penerangan jalan umum yang tidak efektif lagi sebaiknya dicabut saja karena meski tidak lampu jalan tidak menyala, bebannya tetap dibayarkan, setiap bulannya,’ Kata Muchsin Tiro, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Rabu (8/7/2019).
Muchsin Tiro, menambahkan upaya meminimalisir pembayaran penerangan jalan umum (PJU) dalam setiap bulannya yang mencapai kurang lebih 700 juta perbulan harus dilaksanakan dengan membentuk tim terpadu yang kemudian turun kelapangan mensurvei titik jalan yang tak efektif lagi..
” Kami menunggu surat dari PLN untuk menindak lanjuti keberadaan JPU yang tak efektif lagi, kemudian secara bersama turun kelapangan mensurvei titik lampu jalan yang tak berfungsi lagi,” Jelasnya.
Meski diakui, Pemkab Takalar telah melakukan pertemuan dengan pihak PLN ranting Takalar namun hasil rapat untuk meminimaliair membengkaknya biaya JPU tak kunjung diberikan oleh PLN, olehnya itu pemkab Takalar mendesak PLN segera mengakselerasi penurunan pembayaran lampu jalan.(Ari Irawan)