MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), diwakili Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Dr H Muhajirin Yanis melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi/Debarkasi Makassar tahun 1440 H/2019 M. Pelantikan dilaksanakan di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar, Senin (1/7). Dirangkaikan dengan meal test makanan jamaah haji di pesawat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di depan PPIH, dijelaskan sembilan inovasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019. Yakni, penempatan jamaah haji Indonesia di Makkah dengan sistem zonasi berdasarkan asal embarkasi. Masing-masing embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG) akan menempati akomodasi di wilayah Syisyah.
Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta-Pondok Gede (JKG) akan menempati akomodasi di wilayah Raudhah. Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS) menempati akomodasi di wilayah Misfalah. Embarkasi Solo (SOC) menempati akomodasi di wilayah Jarwal.
Embarkasi Surabaya (SUB) di wilayah Mahbas Jin. Embarkasi Banjarmasin (BDJ) dan Balikpapan (BPN) akan menempati akomodasi di wilayah Rei Bakhsy. Sementara embarkasi Lombok (LOP) di wilayah Aziziyah.
Inovasi kedua terkait fast track (jalur cepat) imigrasi. Ini baru bisa dilaksanakan di embarkasi Jakarta-Pondok Gede dan Jakarta-Bekasi. Ketiga, mengupayakan sewa hotel di Madinah menggunakan full musim. Memastikan penempatan jemaah haji di hotel, sejak awal dan meminimalkan ketergantungan dengan majmuah.
Keempat, penomoran tenda Armuzna berdasarkan kloter/maktab/rombongan. Mengelola jumlah tenda yang terbatas dan mengurangi terjadinya pengkaplingan/klaim tenda oleh jamaah. Kelima, revitalisasi satuan tugas operasional Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Mapping kebutuhan petugas berdasarkan jumlah, komposisi dan kualitas di setiap Armuzna.
Keenam, menyempurnakan buku panduan dengan dalil/pendapat jumhur, prinsip memudahkan, dan terdistribusi kepada seluruh jemaah. Tujuh, sistem laporan haji terpadu berbasis elektronik dan aplikasi, mudah diakses, dan terintegritas dengan kloter maupun non kloter.
”Delapan, restrukturisasi kantor daker baru. Optimalisasi daker dengan sistem layanan terpadu (PTSP), sehingga setiap jamaah dapat terlayani dengan baik. Sembilan, monitoring kesehatan jamaah. Rekam kesehatan (medical record) jamaah terintegrasi dengan Siskohat via aplikasi, monitoring dan pengamanan kesehatan jemaah sejak dari hulu,” jelas Dirjen PHU.
Pada kesempatan itu, disampaikan pula beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas operasional penyelenggaraan ibadah haji oleh PPIH embarkasi/debarkasi. Yakni, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional.
Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan pelayanan lainnya yang diperlukan oleh jamaah haji.
Pelayanan di embarkasi/debarkasi haji adalah kegiatan yang sangat penting, karena akan memberikan kesan pertama yang mendalam kepada para jamaah haji tentang proses penyelenggaraan haji. Bahkan merupakan cermin dari kualitas pelayanan haji di tanah air.
”Oleh karena itu, PPIH Embarkasi hendaknya dapat cepat membangun kesan positif terhadap hal tersebut, dengan bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga tercipta layanan prima sebagaimana yang diharapkan bersama,” ujarnya.
Diperlukan pula dukungan sumber daya manusia (SDM) yang ikhlas, terampil, cekatan dan amanah, serta dilaksanakan dengan kerja sama dan koordinasi yang baik.
‘’Tentu pemerintah selalau berupaya untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji agar lebih transparan, mudah, nyaman, dan profesional,’’ tandasnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan H Anwar Abubakar, membacakan sambutan gubernur Sulsel mengatakan, pentingnya peningkatan pembinaan dan pelayanan ibadah haji menjadi tugas PPIH embarkasi/debarkasi untuk dapat bekerja lebih maksimal, dalam operasional haji di lapangan. Sehingga bisa menjadikan embarkasi/debarkasi ini sebagai yang terbaik di tanah air.
‘’Kita berharap dan optimis, melalui kerja sama yang baik PPIH embarkasi/debarkasi Makassar secara cepat dan efektif. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mmemberikan pelayanan bantuan dan pembinaan kepada jamaah haji, sehingga tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan,’’ ujarnya. (rls)
