GOWA, UJUNGJARI — Pemilu 2019 telah usai. Banyak partai yang tdk mampu meraih kursi di parlemen baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu partai yang mengalami keterpurukan perolehan kursi di Pemilu 2019 ini adalah Partai Golkar di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada Pemilu 2014, Partai Golkar Gowa mampu memimpin DPRD Gpwa dengan perolehan 9 kursi yang menyebar pada tujuh dapil. Namun tahun 2019 ini, raihan partai beringin ini tumbang. Dari 9 kursi, kemungkinan hanya bisa mendapatkan 3 kursi saja.

Menyikapi keterpurukan Partai Golkar di era kekinian ini, sejumlah kader partai beringin ini pun pasrah.

Salah satu kader Golkar yang berjuang di Dapil II (Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Manuju dan Parangloe) Ismail M Said mengakui ada banyak faktor yang membuat Golkar ambruk di Pemilu 2019 ini.

“Raihan Golkar di Pemilu ini menjadi bahan introspeksi untuk segera dilakukan revitalisasi dan pembenahan struktur kepengurusan internal. Banyak faktor yang mempengaruhi terpuruknyq perolehan kursi di DPRD Gowa yang sebelumnya 9 kursi dan sekarang pun hanya bisa diestimasi bakal kebagian 3 kursi saja. Itupun baru 1 kursi yang hampir pasti yakni di Dapil IV yakni yang diraih Baharuddin Emba,” jelas Ismail yang saat ini duduk sebagai legislator fraksi Partai Golkar hasil PAW.

Ismail menilai, salah satu faktor tentu dari proses perekrutan caleg Golkar itu sendiri. Juga sinergitas antara DPD II Partai Golkar Gowa dengan eksecutif yang saat ini tidak harmonis.

“Ini merupakan satu tamparan bagi Partai Golkar. Hoist Bachtiar dan Asrullah mesti bertanggungjawab secara moril, paling tidak legowo lah mundur sebagai Plt ketua dan Plt sekretaris tanpa menunggu lagi Musda karena kegagalan dalam menahkodai Partai Golkar Gowa bukan hanya kali ini tapi juga ketika mengawal Pilgub 2018 yang lalu. Bukan hanya itu, tapi terlebih lagi pengurus internal dan jajaran tingkat kecamatan tidak lagi sinkron sehubungan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan DPD Partai Golkar Gowa yang tidak sesuai AD/ART, baik itu pergeseran posisi pengurus maupun pergantian ketua kecamatan,” jelas Ismail anggota Fraksi Partai Golkar.

Ismail pun menambahkan, hal ini menjadi peringatan kepada DPD II Partai Golkar Sulsel untuk segera mengambil kebijakan demi menjaga marwah Partai Golkar sendiri.

“Dalam waktu dekat ini sebagai kader kami akan melakukan langkah-langkah selanjutnya apabila tidak ada tindakan dari DPD Partai Golkar Sulsel,” tandas Ismail Muh Said yang juga adalah Wakil Ketua Komisi I DPRD Gowa.

Ditanya apakah kemungkinan para kader memutuskan tinggalkan Golkar, menurut Ismail bisa jadi para kader mengundurkan diri jika petinggi DPD tidak lakukan pembenahan yang lebih baik. (saribulan)