MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Isu strategis pengembangan potensi kemaritiman daerah kepulauan menjadi topik hangat dibahas oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Zainuddin saat menjadi narasumber pada pelatihan kepemimpinan Tk. III angkatan XX Tahun 2019.
Kegiatam tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP), di Puslatbang KMP LAN di Jalan Raya Baruga Antang Makassar, Sabtu (13/4/2019).
Menurut Wakil Bupati Selayar bahwa isu strategis kemaritiman ini menjadi sangat penting mengingat luas laut dunia mencapai 70 persen dibanding daratan yang hanya sekitar 30 persen. Sedang luas laut Indonesia 2/3 dari wilayah toritorial Indonesia, sisanya 1/3 adalah luas daratan. Sementara luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 90 persen adalah laut dan 10 persen adalah daratan.
“Di dalam laut itu menyimpan banyak kekayaan, sehingga menjadi penting untuk kita kelola dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat,” ucap H. Zainuddin saat dimintai keterangannya usai menjadi narasumber pada pelatihan kepemimpinan tersebut.
Khusus Kepulauan Selayar, Wakil Bupati mencontohkan bahwa selain isu pariwisata, isu kemaritiman menjadi sumber inspirasi bagi ditetapkannya visi Kabupaten Kepulauan Selayar.
Menyinggung dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan, Zaiunuddin berharap agar suatu saat Gubernur melimpahkan sebagian kewenangan di laut baik menyangkut pengelolaan, pemanfaatan, maupun pengawasan, terlebih saat sekarang kewenangan kabupaten/kota hanya menyisakan 4 mil keluar dihitung dari saat air surut pada titik terendah.
“Kita berharap bahwa nantinya untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Selayar ada pendelegasian kewenangan dari Gubernur ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini adalah contoh kasus yang sampaikan kepada peserta yang lainnya,” tuturnya.
Diketahui bahwa peserta dari pelatihan kepemimpinan Tk. III angkatan XX Tahun 2019 ini adalah para pejabat dan calon pejabat eselon III dari berbagai instansi baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal di Indonesia. (HUMAS/IM)