Sulsel
Makkawaru Paparkan Capaian Kinerja Dinas KP TA 2016-2018
“33 orang diantaranya telah menerima klaim asuransi nelayan oleh ahli waris sebesar Rp. 2.540.869.000., dan 81 orang telah menerima sertifikat hak atas tanah (sehat) nelayan sebanyak 81 persil,” paparnya.
Makkawaru mengatakan, capaian dari program gratis tersebut apabila dikaitkan dengan target RPJMD, capaian produksi perikanan tangkap pada Tahun 2018 sebanyak 21.592,50 ton atau sebanyak 68,96 persen dari target produksi pada tahun yang sama yaitu sebanyak 31.312,07 ton.
Sedangkan capaian produksi perikanan budi daya pada Tahun 2018 sebanyak 493,02 ton atau sebanyak 56,02 persen dari target produksi pada tahun yang sama yaitu sebanyak 879,57 ton.
Sementara capaian produksi hasil olahan perikanan pada Tahun 2018 sebanyak 132,00 ton atau sebanyak 104,76 persen dari target produksi pada tahun yang sama yaitu sebanyak 126,00 ton.
“Dari capaian produksi, dampak selanjutnya adalah capaian PDRB sub sektor perikanan,” terang Makkawaru.
Meski capaian Tahun 2018 belum keluar, namun capaian PDRB pada Tahun 2017 BPS telah merilis bahwa capaian sub sektor perikanan sebanyak Rp. 1.494.148.700.000., atau sebanyak 138,23 persen dari target PDRB pada tahun yang sama yaitu sebanyak 1.080.920.600.000.
Meski demikian Makkawaru tak memungkiri bahwa dalam menjalankan program-program tersebut, tidak lepas dari sejumlah masalah dan hambatan, seperti masih rendahnya produksi perikanan tangkap dan budi daya, anggaran DKP masih rendah, serta tidak adanya lagi kewenangan kabupaten dalam pengelolaan laut berdasarkan UU.23/2014 tentang pemerintahan daerah.
Terkait dengan program strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu terbangunnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) programnya adalah pada Tahun 2017 dilaksanakan studi kelayakan dan hasilnya menunjukkan bahwa Hongkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu layak dijadikan lokasi pembangunan KIPT.
Selanjutnya pada Tahun 2018 dilakukan penyusunan Masterplan KIPT, dan pada Tahun 2019 ini akan dilaksanakan kajian perencanaan bisnis KIPT dan temu investasi. Pada temu investasi yang direncanakan dilaksanakan di Jakarta akan melibatkan kementerian terkait dan beberapa pengusaha perikanan.
“Keluaran yang diharapkan dari temu investasi ini adalah kementerian terkait dan pengusaha perikanan mengambil peran dalam pembangunan KIPT,” terang Ir. Makkawaru. (HUMAS/IM)
dibaca : 69
