GORONTALO, BKM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pemerintah Daerah Gorontalo fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan sektor kehutanan. Pengembangan sektor tersebut juga dipandang penting guna menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran.
Permintaan ini mendapat dukungan dari politisi NasDem, Rachmat Gobel. Bahkan, Rachmat ingin petani di Gorontal bisa terus berkembang. Salah satu caranya, petani bisa belajar ke Jepang. ”Petani kita dorong. Kita akan mencari bagaimana petani-petani Gorontalo bisa dilatih didik di Jepang. Ini salah satunya untuk memanfaatkan hubungan Indonesia-Jepang,” kata Rachmat Gobel kepada wartawan, Senin (25/3).
Gobel pun merasa heran lantaran Gorontalo sekarang berada diperingkat 5 wilayah miskin di Indonesia. Padahal, kata dia, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian bagus, seperti dana desa dan program untuk petani. ”Ini yang ingin kita benahi. Kita punya keinginan membangun Gorontalo. Karena selama 17 tahun ini miskin terus. Jadi kita benahi agar petani dapat income lebih baik,” kata Caleg DPR RI NasDem (Dapil) Gorontalo meliputi Bone Bolango, Kota Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan Pahuwato itu.
Selain faktor ekonomi, Gobel juga ingin memperbaiki sistem pendidikan. Menurutnya, guru-guru di Gorontalo harus diperhaikan dan meningkatkan kemampuannya. ”Guru seperti apa yang dibutuhkan untuk pembangunan SDM kita. Jadi bukan hanya murid. Tentu ada sertifikasi dan pelatihan serta membangun wawasan lebih luas lagi,” tutur mantan menteri perdagangan ini.
Kemudian, Gobel juga akan melibatkan perguruan tinggi setempat untuk sama-sama membuat perencanaan apa yang bisa dilakukan untuk lima tahun mendatang. Perencanaan itu juga melihat faktor-faktor yang masih menjadi kelemahan serta kekurangan di Gorontalo.
”Jadi kita juga akan sinergikan dengan program pak Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan,” tuturnya.
Di sisi lain, pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah memang menjadi fokus pemerintah. Apalagi di era pemerintahan Jokowi, desa di daerah bukan lagi menjadi objek pembangunan namun harus menjadi subjek pembangunan.
Masyarakat diharapkan memiliki gagasan dan inisiatif untuk membangun wilayahnya masing-masing, sesuai potensi lokal yang ada. Untuk itu, belajar dari luar negeri juga merupakan suatu nilai tambah untuk memajukan daerah.
Seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, memberangkatkan sejumlah kepala desa, pendamping desa, dan penggiat desa untuk melakukan studi banding luar negeri. Selain studi banding, mereka juga diminta untuk membaca peluang kerjasama bisnis dengan kepala desa di luar negeri.
”Melihat peluang yang bisa dikerjasamakan dan melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di luar negeri yang bisa disuplai desa di Indonesia,” ujar Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, di kesempatan berbeda.
Diharapkan, mereka yang diberangkatkan ke luar negeri dapat mengambil pelajaran tentang keberhasilan di sana. ”Mudah-mudahan mereka bisa menyerap dan belajar dari keberhasilan diterapkan di Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2019, Nilai Tukar Petani (NTP) Umum Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 104.21 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0.65 persen bila dibandingkan keadaan bulan Januari 2019 yang tercatat sebesar 103.54 persen. NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 109.10 persen untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P), 110.67 persen untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 96.10 persen untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R), 101.66 persen untuk Subsektor Peternakan (NTP-T), dan 100.94 persen untuk Subsektor Perikanan (NTN).
Dari 10 provinsi di Kawasan Timur Indonesia, ada 5 provinsi yang NTP-nya berada di atas 100 persen. NTP tertinggi dicapai Provinsi Sulawesi Barat sebesar 109.15 persen, diikuti Provinsi Gorontalo sebesar 104.21 persen, Sulawesi Selatan sebesar 102.99 persen, kemudian Provinsi Papua Barat sebesar 101.62 persen, dan Maluku sebesar 100.88 persen.
Nilai Tukar Petani terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 90.87 persen, kemudian Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 92.87 persen Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93.72 persen, Provinsi Sulawesi Utara sebesar 95.18 persen, dan Provinsi Maluku Utara sebesar 95.75 persen. NTP nasional sebesar 102.94 persen mengalami penurunan -0.37 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 103.33 persen.
Pada Februari 2019, terjadi deflasi di daerah perdesaan di Provinsi Gorontalo sebesar -0.04 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar -0.33 persen.
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Gorontalo pada Februari 2019 sebesar 119.03 persen atau naik sebesar 0.57 persen dibanding NTUP bulan Januari 2019. (amir)