MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah pusat dari awal telah berkomitmen untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah ingin produk UMKM bisa bersaing dengan produk luar negeri. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produk UMKM. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur.
Rachmat Gobel, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Ekonomi, mengatakan, pembangunan infrastruktur dan berbagai program di pemerintah pusat, seperti dana desa dan kredit usaha rakyat, sudah memicu pertumbuhan UMKM. Infrastruktur yang baik akan berimbas pada biaya produksi yang rendah. Sehingga harga bisa bersaing.
”Sekarang peran pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan. Mereka harus punya Goal (tujuan) agar UMKM unggulan bisa menjadi produk nasional dan internasional,” ujar Rachmat Gobel dalam rilisnya yang disampaikan kepada Redaksi Ujungjari.com, Kamis (14/3/2019).
Pria yang juga Caleg Partai Nasdem dari Dapil Gorontalo ini menuturkan, saat sekarang peran pemerintah daerah baik di provinsi, hingga kabupaten/kota dalam pengembangan UMKM belum maksimal. Padahal, UMKM membutuhkan pembinaan diberbagai sisi, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran. ”Pasar Indonesia itu masih sangat besar, lalu kita bicara pasar internasional, seperti Malaysia, Asean, lalu juga timur tengah, itu harus mampu ditembus UKM kita. Jadi pemerintah daerah jangan asal sudah melakukan. Tetapi tujuan utamanya tercapai tidak? Komitmen Pemda ini yang dibutuhkan,” kata pengusaha ini.
Dikatakan, produk unggulan di daerah pasti sudah diketahui pemerintah daerah. Pemerintah daerah pasti akan bangga memiliki produk yang bisa tembus pasar internasional. Mantan menteri perdagangan iji melanjutkan, pemerintah daerah yang sudah cukup baik dalam hal pembinaan UMKM, seperti di Surabaya dan DIY.
”Kalau kita lihat, seperti rendang dalam kemasan. Itu kan bagus betul. Kita ini sebenarnya bisa sekali menembus pasar internasional. Kalau Indomie, itu perusahaan besar. Jangan heran bisa dijual dimana-mana di dunia. Yang kecil-kecil ini yang harus kita pikirkan bersama,” tegasnya.
Secara terpisah, mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi, menjelaskan, potensi ekspor usaha kecil menengah masih sangat besar. Namun, salah satu produk UKM yang masih bisa bertumbuh dengan agresif adalah disektor makanan. Sedangkan untuk produk-produk tradisional, seperti kerajinan dan perhiasan, sebenarnya pertumbuhannya sudah mulai dua digit. Tetapi jika pemerintah ingin membawa lagi produk potensial lain ke mancanegara, maka sektor produk makanan bisa menjadi peluang besar.
”Kalau mau bawa yang lain seperti produk makanan, ini potensinya sangat besar,” kata Muhammad Luthfi.
Tetapi memang, kata Luthfi, tidak mudah memasarkan produk makanan untuk tujuan ekspor. Hal yang paling penting ialah bagaimana membuat standarisasi mutu. ”Karena ini makanan, maka harus ada standarisasi.” ujar Luthfi.
Menurur Luthfi, soal peningkatan standarisasi ini mesti terus diperbaiki. Terkait standarisasi, salah satu yang dikerjakan pemerintah misalnya menyangkut sertifikasi halal. Sebuah langkah positif jika sertifikasi halal ini ditanggung pemerintah. ”Saya dengar untuk sertifikasi halalnya ini ditanggung pemerintah,” terangnya.
Jika rencana ini berjalan tepat, Luthfi optimis hasilnya bakal baik. roduk UKM di sektor makanan olahan ini, pertumbuhannya bakal meningkat. ”Kita bisa mengharapkan pertumbuhan yang agresif,” katanya.
Tetapi memang, disebutkan Luthfi, masih butuh waktu untuk mewujudkannya. Sebab, soal olahan makanan yang layak ekspor bukan hanya soal sertifikasi halal saja.
Produk-produk UKM makanan olahan juga masih harus melalui beberapa tahap. Misalnya ialah bagaimana lolos uji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
”Kita harus menunggu, karena ini bukan cuma soal halal saja. Tapi kan menyangkut sertifikasi di BPOM,” tuturnya.
Sementara itu , Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan, pemerintah saat ini terus meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan dengan memudahkan perizinan, mendukung UKM berbasis ekspor, dan membuka pasar baru di luar negeri.
Ekspor Indonesia masih tumbuh positif 6,7 persen dari Rp168,8 miliar pada 2017 menjadi Rp180 miliar ditahun 2018.
Enggar menambahkan, pada tahun 2018 Kemendag telah menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan dengan Chili, Australia dan Palestina tanpa melakukan studi. Terlebih, Presiden meminta Indonesia mendukung Palestina dalam segala hal. ”Dan kami realisasikan dengan dukungan penuh. Korma dari Palestina sudah bisa ditemui di pasar. Inilah dukungan kongkret. Dengan negara Afrika, Rusia, Maroko, Korea, dan Bangladesh. Jadi prioritas selesaikan negosiasi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan, jumlah UMKM saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta dengan kompleks permasalahan yang ada di antaranya bagaimana menciptakan brand, desain, kemasan (packaging), modal, dan akses. Jokowi menyayangkan masih ada desa yang memiliki produk kualitas bagus tapi belum bisa masuk ke pasar karena kurang baiknya kemasan dan tidak ada merek.
Selain itu, Jokowi kuatir jika UMKM Indonesia tak mampu beranjak ke penjualan online, maka market place akan diisi dengan produk luar negeri. Jokowi juga mengingatkan, semua pengusaha memiliki kesempatan untuk naik kelas. Artinya, siapa pun memiliki kesempatan untuk membesarkan skala usahanya dari ultra mikro ke menengah, hingga menjadi pengusaha skala besar. (amir)