SMA Ditangani Pemprov, Pemkab Gowa Tak Lagi Kirim Calon Mahasiswa Program Investasi Seperempat Abad

GOWA, UJUNGJARI.COM — Program inovasi pendidikan yang digelontorkan Pemkab Gowa berupa Investasi Seperempat Abad atau program 25 tahun dengan bekerjasama puluhan perguruan tinggi baik dalam Sulsel maupun luar Sulsel kini masih tetap eksis dijalankan Pemkab Gowa.

Bahkan ratusan mahasiswa asal Gowa yang saat ini tercatat dalam peserta program tersebut, tetap berjalan. Bahkan tahun 2018 lalu, satu angkatan pertama yang dikuliahkan di ITN Malang sudah menjalani proses wisuda dengan rata-rata IPK tinggi. Menyusul angkatan kedua masih menjalani proses perkuliahan termasuk di perguruan tinggi lainnya di pulau Jawa seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan perguruan tinggi terakhir yang menandatangi MoU dengan Pemkab Gowa adalah Universitas Udhayana Bali.

Namun sejak SMA diambilalih pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, akhirnya Pemkab Gowa pun mulai menghentikan pengiriman calon mahasiswa ke perguruan tinggi yang dikerjasamai.

Kadis Pendidikan Gowa Dr Salam yang dikonfirmasi, Rabu (13/3/2019) terkait kelanjutan program yang dicetuskan Dr Ichsan YL semasa menjadi Bupati Gowa tersebut mengatakan, untuk sementara pengiriman calon mahasiswa memang dihentikan sambil menunggu regulasi baru dari pusat.

“Kita hentikan dulu pengiriman sebab bukan lagi kewenangan kami menangani SMA. Sejak tahun 2017, seluruh tingkatan SMA sederajat sudah diambilalih pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan Sulsel. Namun meski begitu, program yang sementara jalan ini tetap kami jalankan apalagi para mahasiswa kita yang masih kuliah saat ini kita tetap biayai. Yang kita hentikan sementara hanya pengiriman baru saja,” kata Dr Salam.

Dikatakan Dr Salam, pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi ini juga berdampak pada program pendidikan yang diterbitkan Pemkab Gowa ini.

“Pada waktu itu masih kewenangan kabupaten, sekarang tidak bisa lagi karena sekarang kewenangan kita hanya SD dan SMP saja. Untuk SMA/SMK tidak lagi. Jadi kami menunggu saja regulasi baru dari pusat semisal pusat mengembalikan lagi kewenangan mengelola SMA/SMK ke pemerintah kabupaten maka otomatis kita akan lakukan lagi pengiriman calon mahasiswa,” jelas kadis.

Diketahui pengalihan pengelolaan SMA tersebut berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Laman: 1 2